fbpx

BANGKIT DAN TERUS BERJUANG

 BANGKIT DAN TERUS BERJUANG

Oleh: Ista Mujahid Akbar

Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei 2021)

wartasulteng.id, – Bersatu, kalimat yang menuai kemujuran. Bernasib begitu baik melahirkan Boedi Oetomo (20/5 – 1908) – setelah tiga abad lamanya ‘rasa kebangsaan’ di bungkam penjajahan. Bersatu, embrio rasa kebangsaan paling mula, yaitu sikap untuk mau menerima pluralisme. Melahirkan rasa senasib sepenanggungan, kebersamaan dalam keluarga besar bernama Republik Indonesia.

Bersatu berarti tanpa aku dan kau. Terkecuali kau yang aku. Dan aku bukan bagian lain dari kau. Sanggup untuk bersenyawa kedalam ‘kita’. Memangkas habis jarak primordial, wadah dari Jong Java, Jong Celebes, Jong Batak dan Jong-Jong lainnya. Menyemai sikap egosentris ‘aku-kami’ dengan ‘kau-mereka’; ‘orangku’ dengan ‘bukan orangku’; ‘kelompok sini’ dengan ‘kelompok sana’.

Jauh sebelumnya, Tanah Air ini memang sudah dijelmakan menjadi ladang kekayaan dan penduduk adalah manusia taklukan. Sementara orang-orang seperti kita melahirkan suatu pemahaman: nasib sial terjajah, korban dari devide et impera; pembodohan yang diagungkan, pemiskinan yang dibudidayakan; dan kemelaratan yang dipertahankan.

Maka bersatu melawan kolonialisme menjadi hasrat bersama. Satu pilihan; bebas dari penindasan maka merdeka atau mati!

Sang proklamator pernah berkata “Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi ‘perkakasnya Tuhan’, dan membuat kita menjadi ‘hidup di dalam ruh.” Maka, nasionalisme tidak sekedar sikap menerima kemajemukan semata. Tetapi, ia harus dipahami juga sebagai membangun Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Dengan itu, Indonesia terus bersolek sambil sibuk untuk terus belajar bernegara. Apalagi dengan impor dan belajar demokrasi – aksesoris wajib sebuah negara republik, bonus bea masuk yang ‘disesuaikan’ itu. Maksudnya agar ‘disesuaikan’ agar barang impor bernama demokrasi ini tidak menjadi liberal, tidak sepenuhnya milik parlemen, dan bukan yang dikemudikan dengan uang. Menjadi demokrasi yang sewajarnya, yakni demokrasi yang Indonesia, demokrasi yang dilandasi oleh ideologi Pancasila.

Sehingga Bung Karno mewanti-wanti ‘Nasionalisme sejati bukan lagi hasil tiruan dari Nasionalisme Barat, tapi muncul dari rasa kecintaan pada manusia dan kemanusiaan.”

Sistem demokrasi, berarti negara belajar memfasilitasi hadirnya demokratisasi dibidang ekonomi dan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun yang namanya ‘belajar’ berdemokrasi juga harus tunduk pada idiom universal; belajar itu mahal.

Dari awal kemerdakaan sampai era reformasi, dari masa ke masa Indonesia terus menjalani proses belajar dengan biaya tinggi. Pernah dituduh anak durhaka – ketika demokrasi di dandani jadi demokrasi terpimpin, juga dizaman orde baru, saat kolot dan kehilangan akal. Seolah-olah demokrasi hingga terkesan yang demokrasi yang sebenarnya.

Dan satu lagi, ketika Timor-Timur (sekarang; Timor Leste) dijadikan korban dari praktek referendum agar seolah-olah terlihat demokratis saat awal kemunculan Reformasi.

Demokrasi ekonomi yang tengah hancur-hancuran. Adalah ketika negara dipaksa berwatak kerakyatan; mampu berdiri diposisi yang benar. Hadir di tengah-tengah pihak yang lemah, tanpa menjadi musuh kaum pengusaha atau pihak yang kuat. Negara tidak menjadi panti sosial, gemar memberi sumbangan atau bantuan, lebih gemar memberi ikan daripada kail.

Akan tetapi juga tidak menyerahkan sepenuhnya pembangunan pada kapitalis asing. Tidak ciut dihadapan IMF, justru mesti berani intervensi, memangkas dampak negatif sistem ekonomi (neo) liberal. Inilah kunci, membangun bersama; gotong-royong.

Menengok saudara-saudari kita di seberang, menjadi tentara tanah tetangga, menjadi TKI/TKW yang bernasib sial. Saya yakin sepenuhnya, mereka bukannya tidak tahu makna lagu ‘Rumah Kita’. Tapi adakah jalan lain, ketika telah datang kebutuhan perut?

Tidak habis bercerita masalah negeri ini. Masih sanggupkah mental ini untuk terus bersantai. Lupa diri bahwa kemerdekaan ini belum lah disyukuri dengan cara yang baik. Masih terus muter-muter berdebat tentang hak-kewajiban. Terus bertingkah dan bicara tentang apa, siapa, darimana, golongan apa dan seberapa?

Wacana Presiden Joko Widodo tentang ‘revolusi mental’ di hampir dua periode masa kepemimpinannya, adalah otokritik bagi semua. Sangat tidak logis, jika masih perlu ada revolusi lainnya setelah mental saja tak cukup mampu untuk beranjak. Maka semboyan ‘revolusi mental’ juga dimaknai sebagai ajakan untuk masing-masing diri anak bangsa, bahwa Kebangkitan Nasional juga pernah mengalami mental terpuruk, terjajah dan pahit, tetapi bangkit dan bermentalkan pejuang!***

Related post