fbpx

UU ITE dan Matinya Kebebasan Ekspresi

 UU ITE dan Matinya Kebebasan Ekspresi

Para aktivis dan beberapa organisasi masa di Sulteng bentuk SERASI (Segera Revisi), suarakan revisi atas pasal karet UU ITE. (Foto: wartasulteng.id/IM)

wartasulteng.id, – Dilema penerapan UU ITE terus berlanjut, sejumlah pasal yang dinilai kontroversial kini sudah banyak menelan korban, lantas bagaimana pemerintah menyikapi hal tersebut?

UU ITE dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008, yaitu 10 tahun setelah perjuangan reformasi yang memberikan perlindungan kepada warga untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat.
Ironisnya, UU ITE justru terus mengancam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan pada era reformasi 1998.

Pemerintahan SBY mengeluarkan UU ITE dengan niat untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan UU tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara. Hal ini tentu saja mencederai kebebasan berekspresi warga yang terus merosot.

Pola penyalahgunaan UU ITE

Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya indeks kebebasan Indonesia dari waktu ke waktu. Data dari SAFEnet dan Amnesty International telah menunjukkan kasus kebebasan berekspresi yang terkait UU ITE naik dari 74 kasus pada masa pemerintahan SBY (2009-2014) menjadi lebih dari 250 kasus pada pemerintahan Jokowi periode pertama, atau naik lebih dari tiga kali lipat.

Penyalahgunaan UU ITE bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya karena pengaturannya yang terlalu luas dan tidak terdefinisikan baik. Misalnya istilah “informasi elektronik” dalam UU ITE yang mudah sekali dipelintir. Apakah itu juga termasuk informasi yang disampaikan lewat surat elektronik dan pesan singkat lewat telepon seluler? Padahal keduanya masuk dalam ranah privat.

Lalu kemudian UU ITE juga tidak dengan jelas membedakan antara menghina dan mencemarkan nama baik. Padahal kedua hal itu sudah diatur secara jelas di KUHP. Sebelum UU ITE berlaku, pelaku pencemaran nama baik dijerat dengan menggunakan Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan UU ITE yang rancu membuat UU ini rentan disalahgunakan. Rumusan yang longgar tersebut juga mudah disalahgunakan oleh penegak hukum dalam pembuktian.

Dari Presiden Hingga Melokal

Merosotnya kebebasan tampaknya disebabkan oleh menguatnya peran kepolisian dan penggunaan wewenang yang berlebihan dalam menjaga nama baik institusi pemerintah, baik Presiden hingga Gubernur dan Bupati/Walikota di daerah.

Menurut data Amnesty International Indonesia yang belum dipublikasikan, ada 241 orang yang dikriminalisasi karena mengkritik otoritas atau pemerintahan Jokowi selama periode Oktober 2014 hingga Juli 2019.

Tidak tanggung-tanggung, pemidanaan terbanyak adalah mereka-mereka yang dianggap “membenci” dan “menghina” Presiden Jokowi. Jumlahnya 82 dari total 241 kasus atau lebih dari sepertiganya.
Dari total 82 tersebut, mayoritas (65 orang) dipidana karena menghina Jokowi di media sosial. Sisanya terjadi lewat medium offline seperti orasi dan demonstrasi.

Data dari SAFENET menunjukkan dari ada 245 kasus yang menggunakan UU ITE dari tahun 2008, lebih dari sepertiga pelapor (35,92%) adalah pejabat negara. Sasaran mereka adalah aktivis, jurnalis, hingga pegawai negeri, dan guru.

Umumnya kasus pembungkaman kritik banyak terjadi di tingkat lokal karena cakupan media lokal yang terbatas dan loyal terhadap penguasa setempat. Kondisi media yang seperti itu menjadikan kasus pembungkaman tidak terekspos dan akhirnya dibiarkan begitu saja.

Kondisi tersebut menyebabkan represi negara terhadap kebebasan untuk mengkritisi pemimpin negara menjadi “terdesentralisasi” – ia bukan lagi upaya yang terkolaborasi, namun dalam kendali kepentingan-kepentingan individual penguasa lokal.

Hal ini terlihat di Sulawesi Tengah, dimana kasus pidana seorang anggota DPRD Provinsi atas kasus pencemaran nama baik melalui media daring kepada Gubernur Sulteng, menjadi kasus pertama yang menimpa seorang wakil rakyat. Yahdi Basma, anggota DPRD Sulteng dari daerah pemilihan Kota Palu tersebut harus menerima pidana kasus UU ITE yang dinilai cukup sarat muatan politik.

Kasus itu pecah ketika Yahdi Basma mencoba menyoroti pemerintah setempat, soal penanganan korban bancana gempa dan tsunami pada 2018 silam yang dinilainya lamban. Yahdi Basma mengulik sebuah hal melalui jejaring facebooknya, ketika salahsatu suratkabar mewartakan keterlibatan Gubernur Sulteng pada aksi demonstrasi terkait Revisi UU KPK. Meski demikian, Yahdi menjadi satu-satunya korban yang dicecar hingga saat ini.

Analisis ke depan

UU ITE telah tujuh kali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang terkait kebebasan berekspresi selalu ditolak. Hanya sekali saja gugatan terhadap pasal penyadapan dikabulkan pada tahun 2010.

MK selalu menolak gugatan yang dilayangkan terkait UU ITE karena mereka masih percaya pentingnya UU ini. Mereka berpikir “kalau tidak ada pasal ini orang bebas menghina orang lain”.

Selain itu, ada kepentingan politik dari penguasa untuk mempertahankan UU ini karena mereka dapat mengkriminalisasi suara-suara kritis yang dianggap “menghina” atau “membenci” pemerintah dan otoritas dengan menggunakan UU ini.

Yang bisa dilakukan adalah mendorong revisi pasal-pasal UU ITE yang rentan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Setidaknya, langkah yang perlu diambil lebih jauh oleh pemerintah adalah mendorong jalur-jalur non-pidana, seperti perdata, sehingga pelaku tidak diganjar hukuman penjara tapi harus membayar denda.*** (IM)

Related post