fbpx

Era Korporasi dan Potensi Penegakan PAU di Era Cudi-Ma’mun, Mungkinkah?

 Era Korporasi dan Potensi Penegakan PAU di Era Cudi-Ma’mun, Mungkinkah?

Gubernur Sulteng terpilih, Rusdy Mastura saat kenalkan kartu sulteng sejahtera. (Foto: wartasulteng.id/ista)

wartasulteng.id, – Pembatasan sosial akibat pandemi covid-19 terus berlanjut, seolah sudah menjadi pola aktivitas kehidupan bagi seluruh umat manusia. Hal ini juga banyak menarik banyak kalangan pemikir politik-sosial hingga para pemimpin untuk merumusakan gagasan-gagasannya.

Tak terkecuali dengan pola kehidupan di suatu daerah, dimana pemimpin beserta seperangkat kebijakannya sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Belum lama ini, kita melihat wacana dari Gubernur Sulteng terpilih Rusdy Mastura tentang rencana ia menjadikan Sulteng sebagai ‘corporate’, rencana untuk membangun banyak perusahaan dan melakukan investasi besar-besaran dengan maksud menarik pendapatan untuk mencukupi kehidupan masyarakatnya. Mungkinkah?

Efek berlanjut dari adanya wabah virus corona adalah lumpuhnya sektor-sektor swasta secara perlahan, dan situasi itu berlanjut tanpa batas waktu yang belum diperkirakan. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya bail out perusahaan swasta kepada pemerintah.

Peluang ini nampak ketika Bung Cudi merencanakan industrialisasi dan mendirikan perusahaan serta investasi. Kondisi morat-marit perusahaan swasta di tengah pandemi bisa jadi peluang pemerintah untuk akuisisi perusahaan swasta atau setidaknya pemerintah akan diberikan jalan lapang untuk melakukan investasi besar-besaran.

Akhir-akhir ini pembicaraan tentang pemberlakuan Pendapatan Asasi Universal (PAU) cukup ramai ditengah situasi pandemi. PAU adalah kompensasi yang diterima oleh seseorang, sesuai haknya sebagai warga negara, dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok agar bisa hidup dan berkecukupan.

Wacana pemberlakuan PAU sebenarnya sudah pernah mencuat, dimana Presiden Jokowi pada saat awal pandemi langsung memberi stimulus kepada warga masyarakat terdampak covid-19, memberlakukan sistem pelunakan kredit pinjaman dan sebagainya, dengan maksud jaminan akan kebutuhan warganya tidak terganggu akibat kemerosotan ekonomi di musim pandemi.

Bicara kedaerahan, Gubernur Sulteng terpilih Rusdy Mastura dan Ma’mun amir juga pernah memamerkan hal yang hampir sama. Kartu Sulteng Sejahtera yang pernah disampaikan saat kampanye pilkada 2020 silam bisa jadi bentuk dari wacana penerapan PAU di Sulteng, dimana warga masyarakat Sulteng setidaknya dapat menerima kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang berkecukupan dari program kartunya itu.

Jika menengok pendapatan asli daerah Sulteng yang hanya sekitar 4 Trilyun, memang mustahil untuk diterapkan, namun dengan adanya situasi seperti ini, dibarengi dengan wacana korporasi dan investasi besar-besaran terhadapan perusahaan daerah, mungkinkah wacana nasionalisasi di sulteng dapat terwujud?

Jika kondisi tidak membaik bahkan terus memburuk, pemerintah mau tidak mau dipaksa untuk menjadi sosialis dan peluang itu hadir ketika pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang mulai kalang-kabut.

Ini berarti cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagaimana bumi air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya utk kesejahteraan rakyat justru berpotensi terwujud ditengah situasi krisis akibat pandemi covid-19.

Janji politik yang diumbar Rusdy-Ma’mun kala itu bisa jadi akan kita terima tanpa harus menagih. Di Irlandia dan Spanyol nasionalisasi rumah sakit swasta sudah terjadi, juga dengan Inggris yang menasionalisasikan hampir seluruh sektor transportasi. AS bahkan menasionalisasikan semua industri-industri farmasinya. Negara-negara semacam ini sudah mulai menerapkan pendapatan asasi universal.

Indonesia sendiri mungkin sudah mulai ‘uji coba’ lewat pelunakan pinjaman, pemberian BPUM, Banpres dan bantuan-bantuan lain dimana tak sedikit warga masyarakat dibantu pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Itulah alasan sekaligus peluang bagi warga masyarakat Sulteng menantikan program bantuan finasial dari Gubernur Sulteng terpilih ini. Disisi lain, Sosok pemimpin Sulteng di periode berikutnya itu tengah sibuk menyiapkan langkahnya untuk mengantisipasi kemungkinan terbesar ini.

Tanpa begitu, semua akan runtuh ke dalam carut-marut ekonomi dan kehidupan sosial akibat corona dan luka bencana alam yang belum sembuh. Mirip pasca era Apokaliptik seperti di film Mad Max atau game Fallout. Sekarang, sorot mata mereka [pemimpin kita] adalah corporate-sosialisme atau barbarisme-game over.

Penulis : Ista Mujahid Akbar

Related post