fbpx

Era Korporasi dan Potensi Penegakan PAU di Era Cudi-Ma’mun, Mungkinkah?

 Era Korporasi dan Potensi Penegakan PAU di Era Cudi-Ma’mun, Mungkinkah?

Gubernur Sulteng terpilih, Rusdy Mastura saat kenalkan kartu sulteng sejahtera. (Foto: wartasulteng.id/ista)

wartasulteng.id, – Pembatasan sosial akibat pandemi covid-19 terus berlanjut, seolah sudah menjadi pola aktivitas kehidupan bagi seluruh umat manusia. Hal ini juga banyak menarik banyak kalangan pemikir politik-sosial hingga para pemimpin untuk mulai merumusakan gagasan-gagasannya.

Tak terkecuali dengan pola kehidupan di suatu daerah, dimana pemimpin seperti Bupati,Walikota hingga Gubernur dan perangkat kebijakannya sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup masyarakatnya di situasi keadaan semacam sekarang.

Belum lama ini, kita melihat wacana dari Gubernur Sulteng terpilih Rusdy Mastura tentang rencana ia menjadikan Sulteng sebagai ‘corporate‘, sebuah rencana untuk membangun banyak perusahaan dan melakukan investasi besar-besaran dengan maksud menarik dan meningkatkan pendapatan daerah secara besar-besaran untuk mencukupi kehidupan masyarakat seluas-luasnya. Hal inilah yang mendasari sebuah pertanyaan dibenak para pemerhati sosial-politik di Sulteng, mungkinkah hal itu dapat terlaksana dengan baik?

Efek lanjut dari adanya wabah virus corona adalah lumpuhnya sektor-sektor industri swasta secara perlahan, dan situasi itu berlanjut tanpa batas waktu yang belum diperkirakan. Hal ini memungkinkan terjadinya bail out perusahaan swasta oleh pemerintah yang dalam teknisnya bisa dilakukan oleh beberapa perusahaan plat merah.

Peluang ini nampaknya mulai dilihat oleh Bung Cudi sepanjang konsep yang ia beberkan mulai dari masa kampanye hingga pasca pemilihan. Misalnya merencanakan konsep industrialisasi dan mendirikan perusahaan serta membuka luas peluang investasi di Sulteng. Kondisi morat-marit perusahaan swasta di tengah pandemi bisa jadi peluang pemerintah untuk akuisisi perusahaan swasta atau setidaknya pemerintah akan diberikan jalan lapang untuk melakukan investasi secara besar-besaran.

Akhir-akhir ini kita menemui pembicaraan tentang pemberlakuan International Basic Income suatu Pendapatan Asasi Universal (PAU) cukup ramai ditengah situasi pandemi. Sejenis kompensasi yang diterima oleh sesorang sesuai hak dasarnya sebagai warga negara. Nilainga disesuaikan dengan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok agar bisa hidup layak sebagai manusia.

Cikal-bakal pemberlakuan PAU sebenarnya sudah pernah mencuat, dimana Presiden Jokowi pada saat awal pandemi langsung memberi stimulus kepada warga masyarakat terdampak covid-19, dengan memberlakukan sistem pelunakan kredit pinjaman dan sebagainya, dengan maksud jaminan akan kebutuhan warganya tidak terganggu akibat kemerosotan ekonomi di musim pandemi. Pemberian bantuan langsung berupa Bantuan Presiden (Banpres), BPUM dan stimulus lainnya. Bahkan jika menengok lebih jauh sebelum pandemi, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah melaksanakan pemberian santunan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga masyarakat yang dirasa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Kembali bicara soal kedaerahan, Gubernur Sulteng terpilih Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir juga pernah memamerkan suatu program yang hampir sama. Pada peluncuran Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) yang di sosialisasikan saat kampanye pilkada 2020 lalu, bisa jadi bentuk lain dari wacana penerapan Pendapatan Asasi Universal (PAU) yang coba di terapkan di Sulteng. Dimana warga masyarakat Sulteng setidaknya dapat menerima kompensasi dari program Gubernur yang akan menjabat mulai 16 Juni 2021 itu untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang berkecukupan bagi warga masyarakat Sulawesi Tengah.

Jika menghitung pendapatan asli daerah Sulteng yang hanya sekitar 4 Trilyun Rupiah, memang mustahil program Gubenur baru itu untuk diterapkan. Namun, dengan adanya situasi pelik seperti ini, Pemerintah mau-tidak mau harus berbuat dan dituntut menjadi sosialis, dengan wacana korporasi dan investasi besar-besaran terhadapan perusahaan di dalam maupun luar daerah, mungkinkah wacana sosialisme dengan pemberlakuan program stimulus di sulteng dapat terwujud?

Jika kondisi tidak membaik bahkan terus memburuk, pemerintah daerah manapun mau tidak mau akan dipaksa mengambil langkah untuk segera bersikap sebelum chaos. Maka, langkah pertama adalah dengan menyelamatkan sektor ekonomi agar tidak terjun bebas dan menginventarisir kembali sumber kekayaan alam daerah untuk dikuasai dan digunakan sepenuhnya untuk keberlangsungan hidup warganya.

Ini berarti cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagaimana bumi air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya utk kesejahteraan rakyat, semestinya akan jauh lebih mudah terwujud ditengah situasi krisis akibat pandemi covid-19.

Janji politik yang diumbar Rusdy-Ma’mun kala itu bisa jadi akan kita terima tanpa harus menagih. Di Irlandia dan Spanyol nasionalisasi rumah sakit swasta sudah terjadi, juga dengan Inggris yang menasionalisasikan hampir seluruh sektor transportasi. AS bahkan menasionalisasikan semua industri-industri farmasinya. Negara-negara semacam ini sudah mulai menerapkan pendapatan asasi universal.

Indonesia sendiri mungkin sudah mulai ‘uji coba’ lewat pelunakan pinjaman, pemberian BPUM, Banpres dan bantuan-bantuan lain dimana tak sedikit warga masyarakat dibantu pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Gambaran inilah yang bisa menjadi kerangka, bagaimana pemerintahan baru di Sulawesi Tengah nanti, pasca pergantian rezim juga awal era-kepemimpinan di masa pandemi sekaligus membangkitkan lagi harapan bagi warga masyarakat Sulteng menantikan stimulus dari Gubernur Sulteng terpilih ini, utamanya para penyintas bencana gempa, tsunami dan likuifaksi 2018 silam. Dan pastinya, sosok pemimpin Sulteng di periode berikutnya itu tengah sibuk menyiapkan langkahnya untuk mengantisipasi kemungkinan terbesar ini, terlebih tugas utama sekaligus janji kampanye Rusdy-Ma’mun saat itu adalah menghapus air mata para penyintas pasigala.

Tanpa hal tersebut dari seorang pemimpin, semua akan runtuh ke dalam carut-marut ekonomi dan kehidupan sosial akibat corona dan luka bencana alam yang belum sembuh. Seperti kisah Apocaliptic seperti di film Mad Max atau permainan Fallout. Sekarang, tekad mereka [pemimpin kita] adalah corporatesosialisme atau chaosbarbarisme. ***

Penulis : Ista Mujahid Akbar (Mahasiswa Stisipol Panca Bhakti)

Related post