fbpx

Ketika Sulteng Alami Krisis Demokrasi

 Ketika Sulteng Alami Krisis Demokrasi

Bencana PETI Buranga Kabupaten Parigi Moutong yang menjadi sorotan publik. (Foto: wartasulteng.id/im)

wartasulteng.id, – Sulawesi Tengah tengah alami krisis ekologis dan  krisis demokrasi. Lingkungan hidup yang kian rusak, dibarengi demokrasi yang surut dalam cengkeraman oligarki.

Aim Ngadi, Ketua DPD Posko Perjuangan Rakyat Sulteng, merasa aneh kalau pemerintah dan aparat masih berdiam diri, terlebih setelah ada rentetan kasus terkait bencana yang di timbulkan akibat ekstraksi besar-besaran segala sumber kekayaan alam khususnya di Sulteng.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat hanya menempatkan satu sudut pandang dalam pola pembangunan. Hal semacam itu dinilai dapat merusak keseimbangan dan menimbulkan suatu krisis, dimana sistem-sistem alamiah akan terganggu.

“Sangat mengerikan jika pemerintah mengadopsi sistem kapitalistik, yang memisahkan manusia dan non manusia. Hingga akhirnya manusia menjadi dominan. Inilah yang disebut cara pandang antroposentrik. Dimana faktor non manusia dianggap sebagai penyuplai segala kebutuhan keberlangsungan hidup.”

Ketua DPD Pospera Sulteng, Aim Ngadi (kanan) saat melaporkan aktivitas pertembangan ilegal ke Polda Sulteng jauh sebelum terjadinya musibah PETI Buranga. (Foto: celebesta)

Hal inilah yang semestinya diusahakan bersama, siklus merusak yang harus segera dihentikan dan dicarikan jalan untuk diperbaiki kembali, ungkapnya setelah dirinya bersama rekan di Pospera sering memberikan ‘warning’ atas aktivitas-aktivitas yang akan berdampak serius pada kondisi tatanan lingkungan.

Tidak sedikit aktivis lingkungan yang menyayangkan atas kemunduran dan krisis regresi yang sulit terbantahkan ini. Di kutip pariwaraku.com, Wasekjen PP GP Ansor Nizar Rahmatu menjelaskan. Orang-orang yang memiliki konsen untuk membela lingkungan, membela tanah, membela hak-hak masyarakat, termasuk diantaranya para jurnalis sangat rentan terkena ancaman.

Dirinya bahkan diberitakan sebelumnya mendapat ancaman pembunuhan akibat aktivitas dirinya dalam menyoroti aktivitas pertambangan ilegal (PETI) Buranga di Kabupaten Parigi Moutong yang menelan banyak korban jiwa.

Embaded pariwaraku.com

Hal ini yang ingin ia dorong agar mendapatkan perhatian serius. Orang-orang pada barisan ‘politik hijau’ yang membela kelestarian lingkungan dan hak-hak wajar untuk masyarakat justru mengalami tekanan.

Sementara, Amir Sanggale, salah seorang aktivis mahasiswa Universitas Tadulako mengatakan, kala pandemi menerpa, kondisi ekologis dan sumber daya alam makin memburuk. Belum lagi dengan matinya demokrasi akibat sulitnya berpendapat dan tak jarang dibarengi tindakan represif aparatur negara.

“Pada tahun lalu kita sama-sama melihat, dimana pemerintah malah fokus dalam peningkatan ekonomi ketimbang penanganan pandemi dan bencana yang terus meningkat,” hal itu ia soroti atas pengesahan UU Cipta Kerja yang terkesan terburu-buru.

Momem pemiliham kepala daerah tahun 2020 dibeberapa daerah di Sulteng lalu, yang melahirkan pemimpin-pemimpin baru sangat diharapkan membawa dampak baik pada daerahnya. Menjadi pekerjaan rumah pemimpin baru, untuk segera menuntaskan segala ketimpangan masalah lingkungan yang ada. (IM)

Related post