fbpx

UU Cipta Kerja; Bisa Dirikan Perusahaan Tanpa Notaris, Angin Segar Pelaku UMKM

 UU Cipta Kerja; Bisa Dirikan Perusahaan Tanpa Notaris, Angin Segar Pelaku UMKM

WartaSulteng.id, – Peraturan turunan dari UU Ciptakan Kerja pasal 153A Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menetapkan lebih lanjut teknis pendiran perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, dimana dapat satu orang saja dapat mendirikan perseroan terbatas mikro dan kecil dan hanya dilakukan dengan surat pernyataan pendirian. Sehingga nanti tidak lagi melibatkan notaris pada pendirian Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya.

Santun Maspari Siregar, selaku Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM juga menyatakan,  “Pemohon cukup melakukan deklarasi dengan mengisi form secara daring yang tersedia dalam laman ahu.go.id.” lanjutnya.

“Ke depan jasa notaris menjadi dibutuhkan ketika dia perusahaannya sudah menjadi lebih besar,” ujar Santun Maspari Siregar dalam Webinar Serap Aspirasi RPP UU Cipta Kerja dengan tema “Kemudahan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” kerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI).

“Ke depan jasa notaris menjadi dibutuhkan ketika dia perusahaannya sudah menjadi lebih besar,” ujar Santun Maspari Siregar dalam Webinar Serap Aspirasi RPP UU Cipta Kerja dengan tema “Kemudahan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” kerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI).

Perseroan terbatas dalam kategori usaha mikro dan kecil (UMK) yang didirikan oleh perseorangan umumnya memiliki karakteristik di mana pemegang saham adalah juga pengurus (direksi) dari perseroan. Jadi, untuk mempermudah usaha yang masuk dalam kategori mikro dan kecil ini, mulai dari Pendirian, perubahan sampai dengan pembubaran dapat dilakukan tanpa menggunakan akta notaris melainkan menggunakan surat pernyataan. Status badan hukumnya sendiri akan diperoleh sejak keluarnya Sertifikat Pendaftaran dari Ditjen AHU.

Secara alur, proses pendirian perseroan terbatas perorangan yang diuraikan dalam RPP turunan dari UU Cipta Kerja itu pun relatif sederhana melalui sistem daring (online). Pertama, pemohon membuka laman ahu.go.id. Kedua, pemohon mengisi pendataan pendirian. Dan langkah terakhir atau ketiga pemohon mengunduh bukti pendaftaran.

Santun menambahkan bahwa selain alur yang dibuat sederhana, kemudahan lainnya adalah pengumuman badan hukum dilakukan di laman web AHU dan tidak diperlukan pengumuman pada berita negara, serta kewajiban melaporkan keuangan juga dilakukan dengan format sederhana secara online.

“Terkait laporan keuangan ini, kami tengah mengumpulkan informasi dengan bertanya ke kalangan akademisi termasuk Kementerian Keuangan terkait seperti apa konsep laporan keuangan sederhana yang bisa dimengerti semua pihak,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Serap Aspirasi (TSA) UU Cipta Kerja, Franky Sibarani, mengatakan dalam dalam Bab V UU Cipta Kerja tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, maupun berbagai RPP sebagai aturan turunan yang tengah dipersiapkan, pemerintah sangat tegas berpihak pada Kopearasi dan UMKM dalam memberikan perlindungan hukum, kemudahan berusaha, dan faislitas lainnya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib memberikan layanan, bantuan dan pendampingan hukum bagi pengusaha mikro kecil. Franky juga mengutip penjelasan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, yang mengatakan perlindungan hukum ini satu jaminan bagi UMKM terutama yang memiliki masalah, contohnya hak paten produk.

“Misal UMKM bermitra dengan pengusaha besar, begitu usaha jalan sendiri produknya berpotensi dipersoalkan. Ketika mengikat kontrak, perlu diberikan hukum,” ujar Franky dalam webinar yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi konferensi video yang juga dihadiri Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI), Andre Rahadian. (IM)

Related post